Leadership

Pengertian Leadership (Kepemimpinan)

Source : https://www.realentrepreneur.co/leadership-isnt-about-title-or-position-but-your-ability-to-influence-others/

       Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan target tertentu. Sedangkan pemimpin adalah ketua atau peran dalam sistem di sebuah kelompok atau organisasi.

Fungsi Leadership

1. Menjaga integrasi dan koordinasi dalam suatu organisasi supaya bisa berjalan dengan efektif.
2. Memprakarsai struktur organisasi
3. Mengatasi pertentangan dan konflik-konflik yang muncul
4. Mengadakan evaluasi dan evaluasi ulang, merumuskan tujuan organisasional atau institusional serta menentukan sarana dan cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut
5. Mengadakan perubahan, revisi, inovasi pengembangan serta penyempurnaan di dalam organisasi.

Kemampuan yang Harus Dimiliki Seorang Pemimpin

1. Menjadi Sumber Kebaikan
   Kebaikan adalah hal yang harus menjadi pola pikir paling utama yang harus dibawa ke dalam team maupun dunia kerja. Kebaikan menyebar, begitu pula dengan keburukan, maka dari itu jagalah kebaikan, mental yang baik dapat membantu untuk memotivasi rekanan yang lain dan juga diri kita sendiri. Hal itu membentuk suasana kerja yang baik dan menyediakan energi yang baik, guna menghasilkan produktivitas yang lebih baik dan menjaga orang untuk melakukan yang terbaik secara terus menerus.
2. Mengenali Diri Sendiri dan Orang Lain
   Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sebuah team dan selalu bersedia untuk mengarahkan team untuk melakukan yang terbaik adalah salah satu kemampuan yang bisa dilatih. Itu semua berhubungan dengan menggunakan semua keterampilan yang dimiliki untuk keuntungan bersama. Hal itu juga untuk mengetahui kekuatan dan kelebihan diri sendiri dan menggunakan semuanya itu dengan baik.
3. Yakin dalam Pengambilan Keputusan untuk Berjalan dengan Pemikiran yang Sama
   Percaya diri menumbuhkan rasa hormat, dan ketika ada tantangan yang muncul, akan menjaga diri sendiri dan team yang dipimpin menghadapinya dengan "Santai", itu menunjukan bahwa seorang pemimpin memfokuskan diri untuk mencapai tujuan yang lebih besar dibandingkan khawatir dengan masalah yang muncul. Memiliki rasa keyakinan pada keputusan yang diambil dan percaya dengan kemampuan diri sendiri akan menjaga keadaan untuk selalu berada di atas.

       Seorang pemimpin juga tidak hanya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, namun juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena harus mengarahkan anggota team untuk kearah yang lebih baik dan membangun suasana team untuk dapat bekerja bersama. Ini bukan merupakan hal yang mudah untuk membangun dan menjalin hubungan dengan anggota team dengan baik. Dibutuhkan pula kejujuran dan keberanian di dalamnya. 

       Contohnya adalah pada diri saya sendiri. Saya pernah menjadi sebuah pemimpin di suatu organisasi di SMA dahulu. Saya menjadi Ketua Organisasi Rohani Kristen (RohKris). Hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi saya, mengetahui saya memiliki anggota team yang memiliki karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Terlihat dalam bagaimana kami mengambil keputusan dalam setiap rapat-rapat yang diadakan, tak jarang kami memiliki pendapat yang berbeda-beda. Adalah tugas saya untuk menampung semua pendapat yang masuk lalu saya menentukan pendapat mana yang sekiranya dapat membangun keadaan RohKris sekolah kami ke arah yang lebih baik. Saya tidak boleh menjadi orang yang egois dengan hanya memikirkan salah satu pendapat saja atau malah hanya menggunakan pendapat yang saya miliki.

       Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau bekerja bersama-sama didalam team yang dibangunnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau untuk mendorong teamnya untuk maju bersama-sama, bukan hanya pemimpin yang berada didepan untuk memberikan perintah kepada anggota team yang lainnya.

Source :

1.  http://rocketmanajemen.com/definisi-kepemimpinan/
2. https://www.realentrepreneur.co/leadership-isnt-about-title-or-position-but-your-ability-to-influence-others/

Baca Selengkapnya »

Tugas 4_Asuransi Tidak di Klaim

Pengertian Asuransi

Sumber : http://askrida.com/en/perkembangan-perusahaan-asuransi-di-indonesia.html#.Wwuqj0iFPIU

       Perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.

Tujuan Asuransi

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak.
2. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak tertentu dan tidak pasti.
3. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya.
4. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus terjadi pada asuransi jiwa).
5. Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.

Fungsi Asuransi

1. Penghimpun Dana
   Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana  yang masuk. Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif.
2. Bantuan Untuk Perusahaan Bisnis
   Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
3. Pengurangan Resiko
   Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem suku premi yang berlaku.
4. Penyebaran Kerugian Secara Merata
   Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan suatu risiko yang dialihkannya.

Hal yang Terjadi bila Selama Kontrak Asuransi Tidak di Klaim

       Tidak akan ada pengembalian uang iuran tersebut karena tidak ada risiko yang terjadi sehingga tidak ada santunan yang harus dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemilik asuransi. Namun, iuran tersebut dapat bermanfaat bagi pemegang asuransi lainnya yang mengalami risiko (tertimpa musibah). Hal ini dikarenakan, iuran yang dibayarkan oleh semua peserta asuransi mikro akan dikumpulkan sebagai dana bersama (gotong royong) dan akan digunakan untuk membayarkan risiko atau meringankan beban bagi mereka yang tertimpa musibah. Sehingga, pada dasarnya semangat dari asuransi ini adalah saling membantu antar peserta asuransi.

       Ada beberapa asuransi yang melakukan program ROP (Return of Premium) yaitu pengembalian premi kalau tidak terjadi risiko. Pada saat tidak terjadi klaim, tertanggung bisa mendapatkan preminya kembali tapi asuransi menjadi lebih mahal. Setiap perusahaan asuransi memiliki sistem perhitungan yang sama dalam hal pengembalian premi. Bedanya adalah jumlah persentase yang akan diberikan atau dikembalikan kepada nasabah dari keseluruhan premi yang telah dibayarkan. 

Contoh :

       Allianz MediCare, yaitu sebuah produk asuransi yang memberikan santunan kesehatan secara langsung dengan nominal atau dengan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan premi yang dibayarkan oleh tertanggung.
       Produk asuransi kesehatan dari Allianz ini memiliki program no claim bonus sebesar 25% dari premi yang di bayarkan. Untuk mendapatkan pengembalian premi tersebut, syaratnya kita wajib tidak pernah melakukan klaim selama 1 tahun polis.


Source : 

1. https://www.sahamok.com/edukasi/pengertian-asuransi/
2. http://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan-fungsi-jenis-asuransi-lengkap/
3. http://asuransimikroindonesia.org/official/pertanyaan-yang-sering-muncul/
4. https://www.cekaja.com/info/tidak-pernah-klaim-inilah-jumlah-premi-yang-akan-kembali/

Baca Selengkapnya »

Tugas 3_Anti Monopoli

Pengertian Anti Monopoli

       Kata “monopoli“ berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal“. Disamping itu istilah monopoli sering disebut juga “Antitrust” untuk pengertian yang sepandan dengan istilah “antimonopoli“ atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya sepadan dengan arti istilah “monopoli“ dikekuatan pasar. Dalam praktek keempat istilah tersebut yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar dan istilah dominasi saling ditukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi atau produk subtitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan pasar.

Undang-Undang Anti Monopoli

1. UU nomor 5 tahun 1999 Pasal 17 (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 17 (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: 

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau 

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. UU nomor 5 tahun 1999 Pasal 18 (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli, Persaingan curang (tidak sehat ) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Negara Anti Monopoli

        1. Amerika

        Di Amerika Serikat Anti-Trust Law lebih berorientasi kepada inovasi teknologi dan dipakai sebagai technology policy. Sejak lahirnya pada tahun 1890, sudah mengalami perubahan beberapa kali. Keadaan ekonomi, pemikiran politisi anggota kongres, dan kebijakan presiden/pemerintah, serta pendekatan pemikiran scholars yang berbeda telah mendorong terjadinya penyesuaian undang-undang tersebut. Sejak lahirnya pada tahun 1890 Anti Trust Law telah melewati periode-periode yang berbeda. 

       Tahun 1890-1930 merupakan The Formative Period; 1930-1970 The New Deal Order; 1970-1990 Consolidation of Chicago School; dan mulai 1999 timbul kritik terhadap pemikiran Chicago School (David M Hart, Harvard University). Tapi pada dasarnya perubahan-perubahan tersebut timbul karena adanya pandangan mengenai inovasi teknologi dari paradigma concentration menjadi deconcentration dan sebaliknya.

       Pada tahun 1890, Kongres menyetujui pemberlakuan Undang-undang yang berjudul “Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraint and Monopolies”. Undang-undang itu lebih dikenal sebagai Sherman Act sesuai dengan nama penggagasnya. Akan tetapi dikemudian hari muncul serangkaian aturan perundangan untuk melengkapinya, sebagai berikut:

1. Sherman Antitrust Act (1890)
2. Clayton Act (1914)
3. Federal Trade Commision Act (1914)
4. Robinson-Patman Act (1934)
5. Celler-Kefauver Anti Merger Act (1950)
6. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act (1976)
7. International Antitrust Enforcement Assistance Act (1994)
       Banyaknya aturan hukum anti-monopoli tersebut merupakan refleksi pemerintah Amerika Serikat agar efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi guna menjaga dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Hal ini sekaligus indikasi bahwa dunia bisnis dan ekonomi telah berkembang dengan pesat dan sangat dinamis.

       2. Korea Selatan
       Undang-undang No. 3320 yang diberi nama “The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act” disyahkan pada tanggal 31 Desember 1980. Dengan dekrit Presiden UU tersebut diberlakukan pada April 1981. Mengingat pesatnya perekonomian Negara maka UU tersebut telah mengalami 7 kali amandemen.

       3. Australia
       Sebagai Negara anggota Persemakmuran yang anggotanya adalah Negara-negara eks jajahan Inggris, maka Australia telah mendasarkan dirinya kepada ekonomi pasar. Oleh karenanya sejak tahun 1906 Australia telah memiliki “The Australian Industries Preservation Act” yang berisi larangan monopoli dan percobaan monopoli serta praktek-praktek dagang yang bersifat anti-persaingan. Karena pesatnya perekembangan ekonomi maka setidaknya telah terjadi 3 kali amandemen atas UU tersebut.

       4. Indonesia

       Meskipun banyak pernak-pernik dalam praktik anti-monopoli di Indonesia, namun langkah msyarakat dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat sudah berada pada jalur yang benar (on the right track). Bila disandingkan dengan UUD ’45 yang diamandemen, maka UU no.5/1999 tentang persaingan usaha yang sehat dan anti-monopoli tersebut telah sejalan. Dalam pasal 33 ayat 4, disebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kata efisiensi dan keadilan adalah ruh dari UU no.5/1999. Karena mustahil suatu produsen dapat bersaing dengan sehat di pasar bebas tanpa mengindahkan kaidah-kaidah efisiensi. Demikian pula keadilan adalah kata kunci dari UU no.5/1999 ini. Adil dalam arti konsumen merasa bahwa barang yang dibeli adalah murah, sementara itu produsen merasa bahwa barang yang dijualnya cukup mahal sehingga mendapat untung. Menarik untuk ditelaah, mengingat UU anti-monopoli tersebut disyahkan tahun 1999 jauh sebelum UUD ’45 diamandemen (pasal 33 ayat 4 diamandemen tahun 2002).

Referensi : 

1. http://www.academia.edu/7231490/MAKALAH_ANTI_MONOPOLI_DAN_PERSAINGAN_CURANG_A

2. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_5.pdf

3. http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/unm/article/view/17140

Baca Selengkapnya »

Tugas 2_Perlindungan Konsumen

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual/Beli Online

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online), sesuai Pasal 7 UU PK adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. data identitas para pihak;
b. objek dan spesifikasi;
c. persyaratan Transaksi Elektronik;
d. harga dan biaya;
e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.


Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE).

Contoh Kasus : 

Beli Barang Lewat Instagram, Mahasiswi di Blitar Tertipu Rp 39 Juta, Hati-hati Begini Modusnya

TRIBUNNEWS.COM, BLITAR - Kasus penipuan lewat media sosial semakin marak terjadi di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

Selama Februari-Maret 2018 ini tercatat sudah ada tiga kasus penipuan secara online dengan kerugian lumayan besar yang dilaporkan ke Polres Blitar Kota.

Kasus penipuan lewat media sosial terbaru menimpa Halimah Zalfa Nugraheni (23), mahasiswi asal Jl Manggar, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

Halimah mengalami kerugian sekitar Rp 39,9 juta karena tergiur membeli sejumlah barang dengan harga murah yang ditawarkan lewat media sosial Instagram.

"Kasusnya masih dalam penyelidikan, kami sudah sering mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran barang di media sosial, apalagi yang harganya lebih murah dari pasaran," kata Kasubag Humas Polres Blitar Kota, Ipda Syamsul A, Jumat (30/3/2018).

Kasus penipuan lewat media sosial itu terjadi pada Februari 2018 dan baru dilaporkan ke polisi, Kamis (29/3/2018).

Awalnya, korban tertarik dengan sejumlah barang bermerek seperti pakaian, jam tangan, sepatu, parfum, celana, kamera, dan ponsel yang ditawarkan lewat akun Instagram atas nama Natalia Cristiani.

Sejumlah barang bermerek itu ditawarkan dengan harga murah hampir separuh dari harga pasaran. Korban tertarik untuk memesan sejumlah barang itu untuk dijual lagi.

Kemudian, korban menghubungi akun Instagram milik Natalia. Korban bertanya cara memesan barang itu ke pelaku. Kepada korban, pelaku menjawab bisa memesan sejumlah barang itu lewat dirinya.

Syaratnya, korban harus membayar dulu sebelum barang dikirim. Korban pun setuju dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang dipesan. Secara bertahap, korban mentransfer uang sekitar Rp 39,9 juta untuk pemesanan sejumlah barang itu.

Beberapa hari setelah transfer, korban mendapat kiriman barang. Tetapi, barang yang dikirim hanya baju, sepatu, parfum, jaket, dan celana. Sedangkan sejumlah barang lain seperti ponsel, kamera, dan jam tangan, sampai sekarang belum dikirim. Padahal, barang-barang yang belum dikirim itu nilainya paling besar.

Korban mencoba menghubungi Natalia untuk menanyakan sejumlah barang yang belum dikirim itu. Saat ditagih, Natalia terkesan mengulur-ulur waktu. Natalia selalu beralasan sejumlah barang yang belum terkirim itu masih tertahan di bea cukai. Dia harus membayar biaya pajak masuk cukai. Tetapi, kenyataannya sampai sekarang beberapa barang yang dipesan tetap belum terkirim. Karena merasa tertipu, korban melaporkan kasus itu ke polisi.

"Korban dan pelaku hanya kenal lewat media sosial. Korban langsung percaya dan pesan barang dengan nilai hampir Rp 40 juta. Kami masih melacak pemilik akun Instagram itu, informasinya juga warga Kota Blitar," ujar Ipda Syamsul

Penyelesaian :

1. Membaca dengan seksama persetujuan yang ada di dalam transaksi yang akan dilakukan
2. Lebih teliti dan berhati hati dalam memilih Seller atau Penjual. Jangan tergiur dengan harga yang ditawarkan. Waspada terhadap toko yang menjual barang atau produk dengan harga yang sangat murah.
3. Cek kepercayaan dan keberhasilan transaksi dari setiap Testimonial para pelanggan yang sudah melakukan transaksi di toko online tersebut.
4. Melaporkan penipuan ke kolom laporan yang ada di website atau via email.
5. Memblokir rekening pelaku dengan melaporkannya kepada pihak bank segera setelah transaksi atau  mengetahui telah terjadi penipuan

Referensi : 

1. http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/30/beli-barang-lewat-instagram-mahasiswi-di-blitar-tertipu-rp-39-juta-hati-hati-begini-modusnya

2. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce

Baca Selengkapnya »

Tugas 1_Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

       Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). (Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization)

       Adapun pengertian lain dari HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill). (UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997)

Sifat HaKI

Merujuk pada pengertian HaKI, maka sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah: 
(1) Mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (Hak Paten), 
(2) Bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan 
(3) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan. 
(Mastur, Dosen Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang)

Prinsip-prinsip HaKI

    1. Prinsip Ekonomi

        Prinsip Ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

     2. Prinsip Keadilan

         Prinsip Keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

     3. Prinsip Kebudayaan

         Prinsip Kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.

     4. Prinsip Sosial

         Prinsip Sosial, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

(Hukum dalam Ekonomi, 113-114)

Beberapa Kategori dari HaKI

Haki dibagi dalam dua Kategori, yaitu :

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri, seperti :

• Hak Paten
• Hak Merek
• Hak Desain Industri
• Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• Hak Rahasia Dagang
• Hak Indikasi

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

       Pelaksanaan dan perlindungan HKI akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman di sejumlah negara memperlihatkan bahwa pelaksanaan dan perlindungan HKI turut mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. Di Malaysia misalnya, kemajuan indrustri dan teknologinya tidak bisa dilepaskan dari komitmen pemerintah yang sejak awal menjunjung tinggi HKI. Hal serupa juga terjadi di Jepang. Yukio Kitazuke, Direktur Jendral pada Departemen Administrasi umum kantor paten Jepang, mencontohkan bagaimana perusahaan elektronik NEC dan perusahaan otomitif Toyota menjadi besar, setelah bekerjasama dengan perusahaan barat yang menjunjung HKI. (Kompas, 20 Januari 2000).

Contoh pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia

1. Dorong Pelaku Industri Kreatif Daftar HaKI

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) Kantor Wilayah Kalimantan Timur, bekerja sama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau, menggelar Sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual, di Grand Parama Hotel, Kamis (22/2). Melalui kegiatan ini, masyarakat khususnya pelaku industri kreatif didorong agar produk yang dihasilkan bisa terdaftar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, dan dihadiri oleh pelaku industri kreatif dan UMKM. Dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkuham.

Ketua Panitia pelaksana, Arni dalam laporan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang arti pentingnya kekayaan intelektual pada masayarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan agar memiliki hak paten atau hak cipta. Sehingga bisa memberikan perlindungan hukum terhadap produk tersebut. Melalui kegiatan ini juga, diharapkan bisa memberikan kesadaran bagi pelaku usaha ini untuk memberikan pemahaman tentang hak cipta.

Sementara Kepala Kantor Kemenkuham kantor Wilayah Kaltim, Agus Suaryono menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam ketahanan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Karena bisa mengantisipasi akan pencurian kekayaan intelektual ini oleh para penjiplak.

Apalagi di tengah perdagangan bebas saat ini, tentu produk yang dihasilkan harus memiliki hak paten. Selain menghindari pencurian ini, hak paten juga akan memberikan keutungan bagi pencipta. “Harus kita lindungi produk dan inovasi yang telah dihasilkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Agus Tantomo mengatakan, kegiatan ini merupakan acara yang sangat bermanfaat. Di mana memiliki informasi berharga kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Dengan bekal yang diberikan ini bakal mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kesadarannya dalam mendaftarkan produk atau inovasi yang dihasilkan.

“Penertiban HAKI ini juga menjadi wujud penghargaan kepada para penemu,” katanya.

Ia menilai, selama ini para pelaku usaha masih banyak yang belum sadar atau menilai bahwa pendaftaran HAKI ini sangat penting. Tentu kondisi ini akan terlihat pada saat produk atau inovasi yang diciptakan diambil atau dicuri. “Kalau hal itu sudah terjadi tentu saja sudah terlambat. Jadi kelalaian seperti ini harus kita hilangkan. Jangan sampai terlambat nantinya,” pungkasnya. (hms5/app)

2. Pemkab Sleman Fasilitasi Pendaftaran Sertifikasi HKI

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman mengaku siap memfasilitasi pendaftaran sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terutama, kepada pelaku seni, penemu dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Kabupaten Sleman.

Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual merupakan harta berharga dalam dunia yang penuh dengan industri kreatif di era milenial seperti sekarang. Karenanya, fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat itu bagi orang-orang kreatif menjadi hembusan angin segar.

Itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi, saat menghadiri Sosialisasi Sertifikasi HKI. Dalam kesempatan itu, Sumadi mengungkapkan, Pemkab Sleman telah siapkan anggaran terkait fasilitasi sertifikasi HKI tersebut.

"Dalam Anggaran Pendafatan Belanja Daerah (APBD) 2018, kita anggarkan untuk pendaftaran sertifikasi HKI," kata Sumadi di kantor Pemkab Sleman, Senin (19/2).

Menurut Sumadi, itu sesuai visi dan misi Kabupaten Sleman untuk lebih menyejahterakan masyarakat dengan sistem /smart regency. Ia menilai, /smart regency sendiri tidak terlaksana jika pelaku UMKM tidak memperhatikan perkembangan teknologi.

Terutama, lanjut Sumadi, sistem daring (online). Karenanya, melalui kegiatan sosialisasi sertifikasi HKI, ia berharap Pemkab Sleman dapat memberi pemahaman lebih mendalam kepada pelaku UMKM yang tersebar di Kabupaten Sleman.

"Baik perorangan ataupun kelompok," ujar Sumadi.

Kepala Bagian Perekonomian, Emmy Retnosari berpendapat, sosialisasi bertujuan pula untuk meningkatkan pemahaman tentang jaminan kepuasan atau perlindungan konsumen. Utamanya, atas produk barang dan jasa yang telah mendapat sertifikat HKI.

Selain itu, tentu diharapkan sosialisasi dapat meningkatkan nilai tambah atas produk yang diperdagangkan. Emmy berharap, setelah sosialisasi HKI, peserta dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi HKI.

"Bagi pelaku usaha yang secara finansial memiliki keterbatasan pendanaan untuk membayar biaya pendaftaran, diharap segera mengajukan proposal ke Pemkab Sleman sampai akhir Maret 2018," kata Emmy.

Ia menambahkan, fasilitas HKI 2018 bisa bertambah tergantung jumlah proposal yang akan masuk nanti. Namun, untuk pelaku usaha, seni maupun penemu iptek yang mampu, diharapkan dapat mengurus sertifikat HKI secara mandiri dengan biaya pribadi.

Sertifikat HKI sendiri memang merupakan sesuatu yang begitu penting bagi masyarakat Kabupaten Sleman yang dikenal sebagi Kota Budaya dan Kota Pelajar. Artinya, Kabupaten Sleman yang memiliki begitu banyak seniman dan mahasiswa begitu produktif dengan karya-karya.

Sumber : 

1. https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/
2. http://www.kuliahhukum.com/ringkasan-materi-hukum-hak-kekayaan-intelektual/
3. http://www.hukumcorner.com/penjelasan-tentang-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual/
4. Jurnal tentang PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG PATEN oleh Mastur, Dosen Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

5. Buku Hukum Dlm Ekonomi (Edisi II_Rev) karangan Elsi Kartika Sari, S.H.,M.H. dan Advendi Simanunsong, S.H.,M.M halaman 113-114

6. http://berau.prokal.co/read/news/54028-dorong-pelaku-industri-kreatif-daftar-haki.html

7. https://www.kompasiana.com/aguscandra/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-hki_54febd0da33311d52b50f83f

Baca Selengkapnya »