Senin, 28 Mei 2018

Leadership

Pengertian Leadership (Kepemimpinan)

Source : https://www.realentrepreneur.co/leadership-isnt-about-title-or-position-but-your-ability-to-influence-others/

       Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan target tertentu. Sedangkan pemimpin adalah ketua atau peran dalam sistem di sebuah kelompok atau organisasi.

Fungsi Leadership

  1. Menjaga integrasi dan koordinasi dalam suatu organisasi supaya bisa berjalan dengan efektif.
  2. Memprakarsai struktur organisasi
  3. Mengatasi pertentangan dan konflik-konflik yang muncul
  4. Mengadakan evaluasi dan evaluasi ulang, merumuskan tujuan organisasional atau institusional serta menentukan sarana dan cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut
  5. Mengadakan perubahan, revisi, inovasi pengembangan serta penyempurnaan di dalam organisasi.

Kemampuan yang Harus Dimiliki Seorang Pemimpin

  1. Menjadi Sumber Kebaikan
    Kebaikan adalah hal yang harus menjadi pola pikir paling utama yang harus dibawa ke dalam team maupun dunia kerja. Kebaikan menyebar, begitu pula dengan keburukan, maka dari itu jagalah kebaikan, mental yang baik dapat membantu untuk memotivasi rekanan yang lain dan juga diri kita sendiri. Hal itu membentuk suasana kerja yang baik dan menyediakan energi yang baik, guna menghasilkan produktivitas yang lebih baik dan menjaga orang untuk melakukan yang terbaik secara terus menerus.
  2. Mengenali Diri Sendiri dan Orang Lain
    Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sebuah team dan selalu bersedia untuk mengarahkan team untuk melakukan yang terbaik adalah salah satu kemampuan yang bisa dilatih. Itu semua berhubungan dengan menggunakan semua keterampilan yang dimiliki untuk keuntungan bersama. Hal itu juga untuk mengetahui kekuatan dan kelebihan diri sendiri dan menggunakan semuanya itu dengan baik.
  3. Yakin dalam Pengambilan Keputusan untuk Berjalan dengan Pemikiran yang Sama
    Percaya diri menumbuhkan rasa hormat, dan ketika ada tantangan yang muncul, akan menjaga diri sendiri dan team yang dipimpin menghadapinya dengan "Santai", itu menunjukan bahwa seorang pemimpin memfokuskan diri untuk mencapai tujuan yang lebih besar dibandingkan khawatir dengan masalah yang muncul. Memiliki rasa keyakinan pada keputusan yang diambil dan percaya dengan kemampuan diri sendiri akan menjaga keadaan untuk selalu berada di atas.
       Seorang pemimpin juga tidak hanya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, namun juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena harus mengarahkan anggota team untuk kearah yang lebih baik dan membangun suasana team untuk dapat bekerja bersama. Ini bukan merupakan hal yang mudah untuk membangun dan menjalin hubungan dengan anggota team dengan baik. Dibutuhkan pula kejujuran dan keberanian di dalamnya. 
       Contohnya adalah pada diri saya sendiri. Saya pernah menjadi sebuah pemimpin di suatu organisasi di SMA dahulu. Saya menjadi Ketua Organisasi Rohani Kristen (RohKris). Hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi saya, mengetahui saya memiliki anggota team yang memiliki karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Terlihat dalam bagaimana kami mengambil keputusan dalam setiap rapat-rapat yang diadakan, tak jarang kami memiliki pendapat yang berbeda-beda. Adalah tugas saya untuk menampung semua pendapat yang masuk lalu saya menentukan pendapat mana yang sekiranya dapat membangun keadaan RohKris sekolah kami ke arah yang lebih baik. Saya tidak boleh menjadi orang yang egois dengan hanya memikirkan salah satu pendapat saja atau malah hanya menggunakan pendapat yang saya miliki.
       Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau bekerja bersama-sama didalam team yang dibangunnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau untuk mendorong teamnya untuk maju bersama-sama, bukan hanya pemimpin yang berada didepan untuk memberikan perintah kepada anggota team yang lainnya.


Baca Selengkapnya »
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Tugas 4_Asuransi Tidak di Klaim

Pengertian Asuransi

       Perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.

Tujuan Asuransi


  1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak.
  2. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak tertentu dan tidak pasti.
  3. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya.
  4. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus terjadi pada asuransi jiwa).
  5. Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.

Fungsi Asuransi

  1. Penghimpun Dana
    Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana  yang masuk. Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif.
  2. Bantuan Untuk Perusahaan Bisnis
    Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
  3. Pengurangan Resiko
    Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem suku premi yang berlaku.
  4. Penyebaran Kerugian Secara Merata
    Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan suatu risiko yang dialihkannya.

Hal yang Terjadi bila Selama Kontrak Asuransi Tidak di Klaim


       Tidak akan ada pengembalian uang iuran tersebut karena tidak ada risiko yang terjadi sehingga tidak ada santunan yang harus dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemilik asuransi. Namun, iuran tersebut dapat bermanfaat bagi pemegang asuransi lainnya yang mengalami risiko (tertimpa musibah). Hal ini dikarenakan, iuran yang dibayarkan oleh semua peserta asuransi mikro akan dikumpulkan sebagai dana bersama (gotong royong) dan akan digunakan untuk membayarkan risiko atau meringankan beban bagi mereka yang tertimpa musibah. Sehingga, pada dasarnya semangat dari asuransi ini adalah saling membantu antar peserta asuransi.

       Ada beberapa asuransi yang melakukan program ROP (Return of Premium) yaitu pengembalian premi kalau tidak terjadi risiko. Pada saat tidak terjadi klaim, tertanggung bisa mendapatkan preminya kembali tapi asuransi menjadi lebih mahal. Setiap perusahaan asuransi memiliki sistem perhitungan yang sama dalam hal pengembalian premi. Bedanya adalah jumlah persentase yang akan diberikan atau dikembalikan kepada nasabah dari keseluruhan premi yang telah dibayarkan. 


Contoh :

       Allianz MediCare, yaitu sebuah produk asuransi yang memberikan santunan kesehatan secara langsung dengan nominal atau dengan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan premi yang dibayarkan oleh tertanggung.
       Produk asuransi kesehatan dari Allianz ini memiliki program no claim bonus sebesar 25% dari premi yang di bayarkan. Untuk mendapatkan pengembalian premi tersebut, syaratnya kita wajib tidak pernah melakukan klaim selama 1 tahun polis.


Source : 

  1. https://www.sahamok.com/edukasi/pengertian-asuransi/
  2. http://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan-fungsi-jenis-asuransi-lengkap/
  3. http://asuransimikroindonesia.org/official/pertanyaan-yang-sering-muncul/
  4. https://www.cekaja.com/info/tidak-pernah-klaim-inilah-jumlah-premi-yang-akan-kembali/



Baca Selengkapnya »
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 30 April 2018

Tugas 3_Anti Monopoli

Pengertian Anti Monopoli

       Kata “monopoli“ berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal“. Disamping itu istilah monopoli sering disebut juga “Antitrust” untuk pengertian yang sepandan dengan istilah “antimonopoli“ atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya sepadan dengan arti istilah “monopoli“ dikekuatan pasar. Dalam praktek keempat istilah tersebut yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar dan istilah dominasi saling ditukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi atau produk subtitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan pasar.

Undang-Undang Anti Monopoli

1. UU nomor 5 tahun 1999 Pasal 17 (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 17 (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: 
a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau 
b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 
c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. UU nomor 5 tahun 1999 Pasal 18 (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli, Persaingan curang (tidak sehat ) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Negara Anti Monopoli

        1. Amerika
        Di Amerika Serikat Anti-Trust Law lebih berorientasi kepada inovasi teknologi dan dipakai sebagai technology policy. Sejak lahirnya pada tahun 1890, sudah mengalami perubahan beberapa kali. Keadaan ekonomi, pemikiran politisi anggota kongres, dan kebijakan presiden/pemerintah, serta pendekatan pemikiran scholars yang berbeda telah mendorong terjadinya penyesuaian undang-undang tersebut. Sejak lahirnya pada tahun 1890 Anti Trust Law telah melewati periode-periode yang berbeda. 
       Tahun 1890-1930 merupakan The Formative Period; 1930-1970 The New Deal Order; 1970-1990 Consolidation of Chicago School; dan mulai 1999 timbul kritik terhadap pemikiran Chicago School (David M Hart, Harvard University). Tapi pada dasarnya perubahan-perubahan tersebut timbul karena adanya pandangan mengenai inovasi teknologi dari paradigma concentration menjadi deconcentration dan sebaliknya.

       Pada tahun 1890, Kongres menyetujui pemberlakuan Undang-undang yang berjudul “Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraint and Monopolies”. Undang-undang itu lebih dikenal sebagai Sherman Act sesuai dengan nama penggagasnya. Akan tetapi dikemudian hari muncul serangkaian aturan perundangan untuk melengkapinya, sebagai berikut:
1. Sherman Antitrust Act (1890)
2. Clayton Act (1914)
3. Federal Trade Commision Act (1914)
4. Robinson-Patman Act (1934)
5. Celler-Kefauver Anti Merger Act (1950)
6. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act (1976)
7. International Antitrust Enforcement Assistance Act (1994)
       Banyaknya aturan hukum anti-monopoli tersebut merupakan refleksi pemerintah Amerika Serikat agar efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi guna menjaga dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Hal ini sekaligus indikasi bahwa dunia bisnis dan ekonomi telah berkembang dengan pesat dan sangat dinamis.

       2. Korea Selatan
       Undang-undang No. 3320 yang diberi nama “The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act” disyahkan pada tanggal 31 Desember 1980. Dengan dekrit Presiden UU tersebut diberlakukan pada April 1981. Mengingat pesatnya perekonomian Negara maka UU tersebut telah mengalami 7 kali amandemen.

       3. Australia
       Sebagai Negara anggota Persemakmuran yang anggotanya adalah Negara-negara eks jajahan Inggris, maka Australia telah mendasarkan dirinya kepada ekonomi pasar. Oleh karenanya sejak tahun 1906 Australia telah memiliki “The Australian Industries Preservation Act” yang berisi larangan monopoli dan percobaan monopoli serta praktek-praktek dagang yang bersifat anti-persaingan. Karena pesatnya perekembangan ekonomi maka setidaknya telah terjadi 3 kali amandemen atas UU tersebut.

       4. Indonesia
       Meskipun banyak pernak-pernik dalam praktik anti-monopoli di Indonesia, namun langkah msyarakat dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat sudah berada pada jalur yang benar (on the right track). Bila disandingkan dengan UUD ’45 yang diamandemen, maka UU no.5/1999 tentang persaingan usaha yang sehat dan anti-monopoli tersebut telah sejalan. Dalam pasal 33 ayat 4, disebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kata efisiensi dan keadilan adalah ruh dari UU no.5/1999. Karena mustahil suatu produsen dapat bersaing dengan sehat di pasar bebas tanpa mengindahkan kaidah-kaidah efisiensi. Demikian pula keadilan adalah kata kunci dari UU no.5/1999 ini. Adil dalam arti konsumen merasa bahwa barang yang dibeli adalah murah, sementara itu produsen merasa bahwa barang yang dijualnya cukup mahal sehingga mendapat untung. Menarik untuk ditelaah, mengingat UU anti-monopoli tersebut disyahkan tahun 1999 jauh sebelum UUD ’45 diamandemen (pasal 33 ayat 4 diamandemen tahun 2002).
Baca Selengkapnya »
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 05 April 2018

Tugas 2_Perlindungan Konsumen

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual/Beli Online


Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :
  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online), sesuai Pasal 7 UU PK adalah:
  1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. data identitas para pihak;
b. objek dan spesifikasi;
c. persyaratan Transaksi Elektronik;
d. harga dan biaya;
e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.


Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE).


Contoh Kasus : 


Beli Barang Lewat Instagram, Mahasiswi di Blitar Tertipu Rp 39 Juta, Hati-hati Begini Modusnya



TRIBUNNEWS.COM, BLITAR - Kasus penipuan lewat media sosial semakin marak terjadi di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

 Selama Februari-Maret 2018 ini tercatat sudah ada tiga kasus penipuan secara online dengan kerugian lumayan besar yang dilaporkan ke Polres Blitar Kota.

Kasus penipuan lewat media sosial terbaru menimpa Halimah Zalfa Nugraheni (23), mahasiswi asal Jl Manggar, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

 Halimah mengalami kerugian sekitar Rp 39,9 juta karena tergiur membeli sejumlah barang dengan harga murah yang ditawarkan lewat media sosial Instagram.

"Kasusnya masih dalam penyelidikan, kami sudah sering mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran barang di media sosial, apalagi yang harganya lebih murah dari pasaran," kata Kasubag Humas Polres Blitar Kota, Ipda Syamsul A, Jumat (30/3/2018).

Kasus penipuan lewat media sosial itu terjadi pada Februari 2018 dan baru dilaporkan ke polisi, Kamis (29/3/2018).

Awalnya, korban tertarik dengan sejumlah barang bermerek seperti pakaian, jam tangan, sepatu, parfum, celana, kamera, dan ponsel yang ditawarkan lewat akun Instagram atas nama Natalia Cristiani.

Sejumlah barang bermerek itu ditawarkan dengan harga murah hampir separuh dari harga pasaran. Korban tertarik untuk memesan sejumlah barang itu untuk dijual lagi.

Kemudian, korban menghubungi akun Instagram milik Natalia. Korban bertanya cara memesan barang itu ke pelaku. Kepada korban, pelaku menjawab bisa memesan sejumlah barang itu lewat dirinya.

Syaratnya, korban harus membayar dulu sebelum barang dikirim. Korban pun setuju dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang dipesan. Secara bertahap, korban mentransfer uang sekitar Rp 39,9 juta untuk pemesanan sejumlah barang itu.

Beberapa hari setelah transfer, korban mendapat kiriman barang. Tetapi, barang yang dikirim hanya baju, sepatu, parfum, jaket, dan celana. Sedangkan sejumlah barang lain seperti ponsel, kamera, dan jam tangan, sampai sekarang belum dikirim. Padahal, barang-barang yang belum dikirim itu nilainya paling besar.

Korban mencoba menghubungi Natalia untuk menanyakan sejumlah barang yang belum dikirim itu. Saat ditagih, Natalia terkesan mengulur-ulur waktu. Natalia selalu beralasan sejumlah barang yang belum terkirim itu masih tertahan di bea cukai. Dia harus membayar biaya pajak masuk cukai. Tetapi, kenyataannya sampai sekarang beberapa barang yang dipesan tetap belum terkirim. Karena merasa tertipu, korban melaporkan kasus itu ke polisi.

"Korban dan pelaku hanya kenal lewat media sosial. Korban langsung percaya dan pesan barang dengan nilai hampir Rp 40 juta. Kami masih melacak pemilik akun Instagram itu, informasinya juga warga Kota Blitar," ujar Ipda Syamsul

Penyelesaian :
  1. Membaca dengan seksama persetujuan yang ada di dalam transaksi yang akan dilakukan
  2. Lebih teliti dan berhati hati dalam memilih Seller atau Penjual. Jangan tergiur dengan harga yang ditawarkan. Waspada terhadap toko yang menjual barang atau produk dengan harga yang sangat murah.
  3. Cek kepercayaan dan keberhasilan transaksi dari setiap Testimonial para pelanggan yang sudah melakukan transaksi di toko online tersebut.
  4. Melaporkan penipuan ke kolom laporan yang ada di website atau via email.
  5. Memblokir rekening pelaku dengan melaporkannya kepada pihak bank segera setelah transaksi atau  mengetahui telah terjadi penipuan
Referensi : 

Baca Selengkapnya »
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Minggu, 11 Maret 2018

Tugas 1_Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual


        Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). (Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization)

        Adapun pengertian lain dari HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill). (UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997)

Sifat HaKI


Merujuk pada pengertian HaKI, maka sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah: 
(1) Mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (Hak Paten), 
(2) Bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan 
(3) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan. 
(Mastur, Dosen Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang)


Prinsip-prinsip HaKI

    1. Prinsip Ekonomi
        Prinsip Ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
     2. Prinsip Keadilan
         Prinsip Keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.
     3. Prinsip Kebudayaan
         Prinsip Kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.
     4. Prinsip Sosial
         Prinsip Sosial, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
(Hukum dalam Ekonomi, 113-114)


Beberapa Kategori dari HaKI

Haki dibagi dalam dua Kategori, yaitu :

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri, seperti :
  • Hak Paten
  • Hak Merek
  • Hak Desain Industri
  • Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  • Hak Rahasia Dagang
  • Hak Indikasi


Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

       Pelaksanaan dan perlindungan HKI akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman di sejumlah negara memperlihatkan bahwa pelaksanaan dan perlindungan HKI turut mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. Di Malaysia misalnya, kemajuan indrustri dan teknologinya tidak bisa dilepaskan dari komitmen pemerintah yang sejak awal menjunjung tinggi HKI. Hal serupa juga terjadi di Jepang. Yukio Kitazuke, Direktur Jendral pada Departemen Administrasi umum kantor paten Jepang, mencontohkan bagaimana perusahaan elektronik NEC dan perusahaan otomitif Toyota menjadi besar, setelah bekerjasama dengan perusahaan barat yang menjunjung HKI. (Kompas, 20 Januari 2000).

Contoh pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia
1. Dorong Pelaku Industri Kreatif Daftar HaKI
PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) Kantor Wilayah Kalimantan Timur, bekerja sama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau, menggelar Sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual, di Grand Parama Hotel, Kamis (22/2). Melalui kegiatan ini, masyarakat khususnya pelaku industri kreatif didorong agar produk yang dihasilkan bisa terdaftar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, dan dihadiri oleh pelaku industri kreatif dan UMKM. Dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkuham.
Ketua Panitia pelaksana, Arni dalam laporan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang arti pentingnya kekayaan intelektual pada masayarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan agar memiliki hak paten atau hak cipta. Sehingga bisa memberikan perlindungan hukum terhadap produk tersebut. Melalui kegiatan ini juga, diharapkan bisa memberikan kesadaran bagi pelaku usaha ini untuk memberikan pemahaman tentang hak cipta.
Sementara Kepala Kantor Kemenkuham kantor Wilayah Kaltim, Agus Suaryono menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam ketahanan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Karena bisa mengantisipasi akan pencurian kekayaan intelektual ini oleh para penjiplak.
Apalagi di tengah perdagangan bebas saat ini, tentu produk yang dihasilkan harus memiliki hak paten. Selain menghindari pencurian ini, hak paten juga akan memberikan keutungan bagi pencipta. “Harus kita lindungi produk dan inovasi yang telah dihasilkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Agus Tantomo mengatakan, kegiatan ini merupakan acara yang sangat bermanfaat. Di mana memiliki informasi berharga kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Dengan bekal yang diberikan ini bakal mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kesadarannya dalam mendaftarkan produk atau inovasi yang dihasilkan.
“Penertiban HAKI ini juga menjadi wujud penghargaan kepada para penemu,” katanya.
Ia menilai, selama ini para pelaku usaha masih banyak yang belum sadar atau menilai bahwa pendaftaran HAKI ini sangat penting. Tentu kondisi ini akan terlihat pada saat produk atau inovasi yang diciptakan diambil atau dicuri. “Kalau hal itu sudah terjadi tentu saja sudah terlambat. Jadi kelalaian seperti ini harus kita hilangkan. Jangan sampai terlambat nantinya,” pungkasnya. (hms5/app)


2. Pemkab Sleman Fasilitasi Pendaftaran Sertifikasi HKI

Dua seniman menampilkan Tari Joged Bumbung. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman mengaku siap memfasilitasi pendaftaran sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terutama, kepada pelaku seni, penemu dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Kabupaten Sleman.
Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual merupakan harta berharga dalam dunia yang penuh dengan industri kreatif di era milenial seperti sekarang. Karenanya, fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat itu bagi orang-orang kreatif menjadi hembusan angin segar.
Itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi, saat menghadiri Sosialisasi Sertifikasi HKI. Dalam kesempatan itu, Sumadi mengungkapkan, Pemkab Sleman telah siapkan anggaran terkait fasilitasi sertifikasi HKI tersebut.
"Dalam Anggaran Pendafatan Belanja Daerah (APBD) 2018, kita anggarkan untuk pendaftaran sertifikasi HKI," kata Sumadi di kantor Pemkab Sleman, Senin (19/2).
Menurut Sumadi, itu sesuai visi dan misi Kabupaten Sleman untuk lebih menyejahterakan masyarakat dengan sistem /smart regency. Ia menilai, /smart regency sendiri tidak terlaksana jika pelaku UMKM tidak memperhatikan perkembangan teknologi.
Terutama, lanjut Sumadi, sistem daring (online). Karenanya, melalui kegiatan sosialisasi sertifikasi HKI, ia berharap Pemkab Sleman dapat memberi pemahaman lebih mendalam kepada pelaku UMKM yang tersebar di Kabupaten Sleman.
"Baik perorangan ataupun kelompok," ujar Sumadi.
Kepala Bagian Perekonomian, Emmy Retnosari berpendapat, sosialisasi bertujuan pula untuk meningkatkan pemahaman tentang jaminan kepuasan atau perlindungan konsumen. Utamanya, atas produk barang dan jasa yang telah mendapat sertifikat HKI.
Selain itu, tentu diharapkan sosialisasi dapat meningkatkan nilai tambah atas produk yang diperdagangkan. Emmy berharap, setelah sosialisasi HKI, peserta dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi HKI.
"Bagi pelaku usaha yang secara finansial memiliki keterbatasan pendanaan untuk membayar biaya pendaftaran, diharap segera mengajukan proposal ke Pemkab Sleman sampai akhir Maret 2018," kata Emmy.
Ia menambahkan, fasilitas HKI 2018 bisa bertambah tergantung jumlah proposal yang akan masuk nanti. Namun, untuk pelaku usaha, seni maupun penemu iptek yang mampu, diharapkan dapat mengurus sertifikat HKI secara mandiri dengan biaya pribadi.
Sertifikat HKI sendiri memang merupakan sesuatu yang begitu penting bagi masyarakat Kabupaten Sleman yang dikenal sebagi Kota Budaya dan Kota Pelajar. Artinya, Kabupaten Sleman yang memiliki begitu banyak seniman dan mahasiswa begitu produktif dengan karya-karya.

Sumber : 

1. https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/
2. http://www.kuliahhukum.com/ringkasan-materi-hukum-hak-kekayaan-intelektual/
3. http://www.hukumcorner.com/penjelasan-tentang-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual/
4. Jurnal tentang PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG PATEN oleh Mastur, Dosen Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
5. Buku Hukum Dlm Ekonomi (Edisi II_Rev) karangan Elsi Kartika Sari, S.H.,M.H. dan Advendi Simanunsong, S.H.,M.M halaman 113-114
Baca Selengkapnya »
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 19 Mei 2017

Perdagangan Luar Negeri (Internasional)

Perdagangan Internasional


Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP.


Manfaat Perdagangan Internasional

1. Memperoleh Devisa : Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapatkan mata uang asing seperti dollar Amerika, yen, atau jenis mata uang lainnya. Dengan devisa ini yang digunakan untuk, misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi.

2. Memperluas Kesempatan Kerja : Perdagangan internasional, khususnya kegiatan ekspor, yang memberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja yang berguna untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja.

3. Menstabilkan Harga-Harga : Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor.

Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Internasional
  1. Faktor Alam/ Potensi Alam
  2. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
  3. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
  4. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
  5. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
  6. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
  7. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
  8. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
  9. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.
Jenis-jenis Perdagangan Internasional

1. Ekspor
       Dibagi dalam beberapa cara antara lain :
            a. Ekspor Biasa
Pengiriman barang keluar negri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negri, mempergunakan L/C dengan ketentuan devisa.
            b. Ekspor Tanpa L/C
Barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima L/C harus ada ijin khusus dari departemen perdagangan


2. Barter
       Pengiriman barang ke luar negri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negri.
Jenis barter antara lain :
          a. Direct Barter
Sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat penetu nilai atau lazim disebut dengan denominator of valuesuatu mata uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan.
          b. Switch Barter
Sistem ini dapat diterapkan bilamana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya.
          c. Counter Purchase
Suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contoh suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, mka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut.
          d. Buy Back Barter
Suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang , yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju.


3. Konsinyasi (Consignment)
       Pengiriman barang dimana belum ada pembeli yang tertentu di LN. Penjualan barang di luar negri dapat dilaksanakan melalui Pasar Bebas ( Free Market) atau Bursa Dagang ( Commodites Exchange) dengan cara lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut :

          a.Pemilik brang menunjuk salah satu broker yang ahli dalah salah satu komoditi.
          b.Broker memeriksa keadaan barang yang akan di lelang terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut.
          c. Broker meawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya, harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang.
          d.Oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melakukan transaksi.
          e.Jika pelelangan telah dilakukan broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sana atau yang melebihi harga lelang.
          f.Barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan
          g.Yang diperkenankan ikut serta dalam pelalangan hanya anggita yang tergabung dalam salah satu commodities exchange untuk barang-barang tertentu.
          h.Broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya.


4. Package Deal
Untuk memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan ( rade agreement) dengan salah saru negara. Perjanjian itu menetapkan junlah tertentu dari barang yang akan di ekspor ke negara tersebut dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut.


5. Penyelundupan (Smuggling)
Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Dibagi menjadi 2 bagian :
          a. Seluruhnya dilakuan secara ilegal
          b. Penyelundupan administratif/penyelundupan tak kentara/ manipulasi (Custom Fraud)


6. Border Crossing
Bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu (Border Agreement), tujuannya pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border Crossing dapat terjadi melalui :
          a. Sea Border (lintas batas laut)
Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan, perdagangan dilakukan dengan cara penyebrangan laut.
          b. Overland Border (lintas batas darat)
Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan, perdagangan dilakukan dengan cara setiap pendudik negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku.

Dampak Perdagangan Internasional

Dampak positif :
  1. Menambah kesempatan kerja
  2. Menambah kemakmuran suatu negara
  3. Memperluas pasar
  4. Menembah keuntungan perusahaan
  5. Mendorong kemajuan IPTEK
  6. Faktor untuk meningkatkan GDP
  7. Warga negaranya dapat menikmati barang-barang dengan kualitas tinggi yang tidak diproduksi di dalam negeri

Dampak negatif :
  1. Ketergantungan kepada negara lain.
  2. Masyarakat menjadi lebih konsumtif.
  3. Pengusaha kecil yang tidak mampu bersaing menjadi gulung tikar.
  4. Adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional.



Source : 
Baca Selengkapnya »
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Minggu, 23 April 2017

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

index
AHMAD SHOBUR
FAISAL FAWWAZ .A
FITRY NURINAYAH
GITA WAHYU, P
MEGA PUTRIYANI
NANDA FITRI ASTUTI
RATNA PALUPI
TIBERIUS JOENATHAN
1EB12
Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Pengertian Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terus menerus, dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan, politik maupun bidang lainnya.
Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi :
  1. Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang
  2. Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan
  3. Tidak memperhatikan pertambahan penduduk
  4. Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat
  5. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi
Pembangunan Ekonomi :
  1. Merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk    usaha meningkatkan produk per kapita
  2. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
  3. Memperhatikan pertambahan penduduk
  4. Memperhatikan pertambahan penduduk
  5. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan                       ekonomi.
CONTOH KASUS ATAU MASALAH EKONOMI DI INDONESIA
  1. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara riil. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun.
Berdasarkan data BPS bulan Maret 2012 jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan berjumlah sekitar 29,13 juta orang (11,96%). Jumlah ini berkurang sebanyak 0,89 juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya angka kemiskinan ditunjang adanya penurunan harga komoditas makanan sedikit lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

2.    Pengangguran

Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2012 mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya sebanyak 7,7 juta jiwa. Hal ini diharapkan sebagai indikasi yang baik mengenai perbaikan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.
  1. Hutang Luar Negeri
Indonesia memiliki hutang luar negeri yang sangat banyak yakni lebih dari USD 100 miliar. Setiap kementerian mempunyai hutang. Indonesia adalah negara dengan hutang luar negeri terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Meksiko. Hutang yang terus menumpuk tersebut menyebabkan terjadinya berbagai masalah perekonomian seperti nilai mata uang Rupiah yang terus menurun.
Pendapat mengenai Perekenomian Indonesia
Perekonomian di Indonesia dari masa ke masa sudah mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Apalagi sejak masa reformasi Indonesia sudah mulai bisa mengatasi pertumbuhan ekonominya. Dari mulai anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang terus berkembang, serta angka pengangguran dan  kemiskinan yang mulai menurun. Walaupun Indonesia pernah mengalami krisis moneter, tetapi Indonesia mampu bertahan pada saat itu.
Tetapi saat ini, Perekonomian di Indonesia sepertinya masih tidak seimbang. Walaupun anggaran pendidikan dan kesehatan terus membaik namun kendala yang lainnya adalah pemerintah masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya.  Oleh karena itu kegiatan impor masih dilakukan. Walaupun tujuan dari kegiatan tersebut adalah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun dampak yang terjadi ialah hutang luar negeri yang semakin menumpuk. Masalah kemiskinan dan pengangguran juga belum dapat diselesaikan secara baik.
Sebenarnya untuk membuat agar perekonomian di indonesia ini lebih baik adalah dimulai dari diri sendiri. Dengan cara mulai berhemat, yaitu gunakanlah barang-barang apabila memang masih layak untuk dipakai jangan langsung membuangnya dan juga berbelanjalah seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah prioritaskan membeli barang-barang buatan negeri. Selain itu sudah seharusnya juga pemerintah dan masyarakat mempunyai kesadaran untuk membenahi perekonomian indonesia ini agar lebih baik lagi dengan cara memberantas KKN, menciptakan lapangan pekerjaan, memeratakan pertumbuhan penduduk, menekan pertambahan hutang dunia dan juga menekan pengeluaran negara yang berlebihan. Dan lebih memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada intinya kerjasamalah yang diperlukan negara ini dalam mengatasi perekonomian di Indonesia.
Source :
Baca Selengkapnya »
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)
Night Diamond Slide Glow